Pertanyaan soal time-frame? Anda menggabungkan pertanyaan untuk tgjawab
kontraktor bangunan dengan tgjwb planning berjangka panjang?
Kalau soal konstruksi lebih jelas aturannya, Anda yang di-PU tentu lebih tahu.
Dan, kayaknya yang 3-5 th itu yang kontraktor harus menjamin (liability) seperti
kalau mobil s/d 1000km. Kalau ada apa2 di masa itu, wajib ganti. Tapi dalam
jangka panjang, walau tak wajib mengganti, tapi secara moral, tanggungjawab
(responsibility) profesional ada. Pengertiannya lebih luas.
Saya pikir mesti dibedakan antara wajib (liability) ganti, dengan tanggung-jawab
(responsibility) yang pengertiannya lebih luas, dan tidak selalu berarti
"mengganti", karena banyak faktornya.
Dalam konteks itu pula barangkali dalam melihat tanggungjawab ttg RPJP, dengan
berbagai nama dan variasinya. Perencanaan wilayah dan kota, kita tahu berdimensi
sos-ek-link-(pol), dimana setiap faktor dari dimensi2 ini zaman sekarang sulit
diramal. Yang paling eksak katanya veriabel ekonomi. Ini pun sekarang
unpredictable. Iklim pun sekarang unpredictable. Tantangan bagi perencana
berjangka menengah, apalagi jangka panjang.
Bicara liability perencana PWK, kalau kita memforecast betul2, tentu kita sadar
bahwa asumsinya banyak sekali. Gugur satu asumsi, maka gugur pula liability (?)
Teorinya begitu, dalam praktik? Juga apakah kita tulis secara eksplisit
asumsi-asumsi tersebut. (Risfan Munir, scenario planning analyst)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Thursday, April 28, 2011
Urban Governance
Menyangkut Urban Governance, tanggung jawab top manajemen ya memang dituntut. Soal siapa yang "salah", itu lain. Kalau setelah diteliti policy benar, SOP benar dst, ternyata "operator/masinis/pilot" yang salah. Ya. operator yang disalahkan.
Sekali lagi ini saya yang awam mencoba memahami situasi secara logis (logika saya). Governance menyangkut pemerintah, stakeholders swasta, warga, berbagai organisasi warga, parpol dst. Ada hal yang universal yaitu: persaingan mencantumkan tujuan, kepentingan dan berebut resources.
Di masa Orba ada pihak yang sangat kuat yaitu pemerintah, maka seolah masalah perebutan tujuan, kuasa, perebutan resources tidak terjadi. Sebetulnya ada, tapi di internal pemerintah, tidak terbuka. Ada pemimpin yang kuat, sehingga soal ke(tidak)terpaduan dengan pihak non-pemerintah relatif bukan persoalan. Atau muncul di permukaan. Walaupun kasak-kusuk juga banyak. Juga untuk perebutan resources tak jelas: pemerintah ngatur swasta, atau swasta ngatur aturan melalui pejabat-pejabat ttt. Memasuki masa reformasi dan selanjutnya, "penguasa tungal" tak ada (nyata), sehingga konflik antar kelompok itu menjadi (tampak) nyata di masyarakat. Media boleh meliput hampir sesuka sudut pandangnya (intelek boleh, vulgar bisa).
Tapi intinya, secara universal, sepanjang usia manusia - dari Habil dan Qabil (Kane & Abel) perebutan, persaingan, konflik dengan berbagai manifestasinya selalu terjadi kan.
Pada masa kini, karena keterbukaan dan multi-partai itu, maka persaingan, saling menjatuhkan (mendiskreditkan) antar pihak menjadi "terbuka".
Mungkin kita perlu melihat kasus BLBI, Century, Pajak, money laundering, dst dari kacamata governance (manajemen pemerintahan + dinamika stakeholders) dulu supaya bisa dijelaskan atau diurai anatomi persoalannya. Upaya penjelasan ini sebaiknya pakai terminologi manajemen/pemerintahan dulu, jangan pakai term "memihak, menghakimi".
Tapi kemudian kalau perlu pakai juga kacamata "politik", atau konflik kepentingan antara individu, kelompok, partai dst.
Pertanyaan kunci: Tujuan/kepentingan APA yang sedang beradu? Resource apa yang
diperebutkan? SIAPA yang sesungguhnya berkonflik? (Kadang berita bisa mengaburkan SIAPA yang sesungguhnya berkonflik? Kalau dalam konflik ini melibatkan mobilisas massa besar, wacana media-media tendensius - tanya UANGnya dari mana? SIAPA yang nyeponsori?
Soal SIAPA yang berkonflik ini memang sering oleh ditulis "implisit", karena kalau tak punya kepentingan biasanya karena takut. Tapi media seperti Tempo termasuk berani menulis eksplisit, SIAPA (termasuk nama pribadi) yang ada dalam konflik-konflik, walaupun kadang ditulis pada topik yang beda, tapi pembaca yang perhatian tentu mengamati nama-nama dibalik setiap konflik (BLBI, Century, Pajak, dst)
Kesimpulan saya, untuk memahami situasi aman sekarang sebaiknya kita coba memahaminya dari dua perspektif: (1) perspektif manajemen/pemerintahan; (2)perspektif politik.
Kembali ke Planning, proses teknis/teknokratis merencana kita lakukan/kaji.
Lalu, proses birokrasinya sesuai mekanisme yang digariskan UU/PP/Permen atau Tupoksi, SOP kita kerjakan/kaji. Tapi jangan lupa, ada proses Politik. Ini pilihan: mau sampai kesitu atau tidak?
Kalau mau menggiring sampai proses politik, sedihnya, terminologinya ya: kompetisi, kolaborasi, menangi, rebut, nego, barter, taktik bunglon, buaya, dst. Sejauh pandangan awam saya sepertinya ini bahasa mereka. Sehingga kalau kita terapkan logika "manajemen/pemerintahan, etika umum" kayaknya capek kita. Mungkin itu "sisi buruk dari kemanusiaan" yg universal sepanjang masa(?). Siapa yang tahu? [Risfan Munir, Scenario Planning writer]
Sekali lagi ini saya yang awam mencoba memahami situasi secara logis (logika saya). Governance menyangkut pemerintah, stakeholders swasta, warga, berbagai organisasi warga, parpol dst. Ada hal yang universal yaitu: persaingan mencantumkan tujuan, kepentingan dan berebut resources.
Di masa Orba ada pihak yang sangat kuat yaitu pemerintah, maka seolah masalah perebutan tujuan, kuasa, perebutan resources tidak terjadi. Sebetulnya ada, tapi di internal pemerintah, tidak terbuka. Ada pemimpin yang kuat, sehingga soal ke(tidak)terpaduan dengan pihak non-pemerintah relatif bukan persoalan. Atau muncul di permukaan. Walaupun kasak-kusuk juga banyak. Juga untuk perebutan resources tak jelas: pemerintah ngatur swasta, atau swasta ngatur aturan melalui pejabat-pejabat ttt. Memasuki masa reformasi dan selanjutnya, "penguasa tungal" tak ada (nyata), sehingga konflik antar kelompok itu menjadi (tampak) nyata di masyarakat. Media boleh meliput hampir sesuka sudut pandangnya (intelek boleh, vulgar bisa).
Tapi intinya, secara universal, sepanjang usia manusia - dari Habil dan Qabil (Kane & Abel) perebutan, persaingan, konflik dengan berbagai manifestasinya selalu terjadi kan.
Pada masa kini, karena keterbukaan dan multi-partai itu, maka persaingan, saling menjatuhkan (mendiskreditkan) antar pihak menjadi "terbuka".
Mungkin kita perlu melihat kasus BLBI, Century, Pajak, money laundering, dst dari kacamata governance (manajemen pemerintahan + dinamika stakeholders) dulu supaya bisa dijelaskan atau diurai anatomi persoalannya. Upaya penjelasan ini sebaiknya pakai terminologi manajemen/pemerintahan dulu, jangan pakai term "memihak, menghakimi".
Tapi kemudian kalau perlu pakai juga kacamata "politik", atau konflik kepentingan antara individu, kelompok, partai dst.
Pertanyaan kunci: Tujuan/kepentingan APA yang sedang beradu? Resource apa yang
diperebutkan? SIAPA yang sesungguhnya berkonflik? (Kadang berita bisa mengaburkan SIAPA yang sesungguhnya berkonflik? Kalau dalam konflik ini melibatkan mobilisas massa besar, wacana media-media tendensius - tanya UANGnya dari mana? SIAPA yang nyeponsori?
Soal SIAPA yang berkonflik ini memang sering oleh ditulis "implisit", karena kalau tak punya kepentingan biasanya karena takut. Tapi media seperti Tempo termasuk berani menulis eksplisit, SIAPA (termasuk nama pribadi) yang ada dalam konflik-konflik, walaupun kadang ditulis pada topik yang beda, tapi pembaca yang perhatian tentu mengamati nama-nama dibalik setiap konflik (BLBI, Century, Pajak, dst)
Kesimpulan saya, untuk memahami situasi aman sekarang sebaiknya kita coba memahaminya dari dua perspektif: (1) perspektif manajemen/pemerintahan; (2)perspektif politik.
Kembali ke Planning, proses teknis/teknokratis merencana kita lakukan/kaji.
Lalu, proses birokrasinya sesuai mekanisme yang digariskan UU/PP/Permen atau Tupoksi, SOP kita kerjakan/kaji. Tapi jangan lupa, ada proses Politik. Ini pilihan: mau sampai kesitu atau tidak?
Kalau mau menggiring sampai proses politik, sedihnya, terminologinya ya: kompetisi, kolaborasi, menangi, rebut, nego, barter, taktik bunglon, buaya, dst. Sejauh pandangan awam saya sepertinya ini bahasa mereka. Sehingga kalau kita terapkan logika "manajemen/pemerintahan, etika umum" kayaknya capek kita. Mungkin itu "sisi buruk dari kemanusiaan" yg universal sepanjang masa(?). Siapa yang tahu? [Risfan Munir, Scenario Planning writer]
Friday, April 15, 2011
Tsunami, Reaktor bocor, Ulat bulu, lalu ...
Reformasi tak tentu arah. Demokrasi jadi urusan gedung dewan. Krisis keuangan negara adidaya. Kebangkitan China dan defisit dagang ACFTA. Gelombang demokrasi di Timteng. Tsunami Jepang yg diikuti tragedi reaktor noklir. Kejahatan perbankan pd bank asing terpercaya. Gelombang ulat bulu. .... Apa lagi hal-hal diluar perkiraan yg akan terjadi? Apa pengaruhnya bagi bisnis/karier Anda? Bagaimana menyikapi hal-hal tak terduga? ...... Untuk itulah perlu alat SKENARIO KREATIF
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Wednesday, April 13, 2011
Wind of Changes 2010-2011
Pada dekade pertama milenium ini banyak terjadi mega-perubahan, megatrends yang terjadi di dunia.
Bencana yang menimpa reaktor nuklir Jepang bulan lalu, dinyatakan oleh pemerintahnya sudah setingkat dengan Chernobil di Rusia beberapa dekade yang lalu. Siapa sangka Jepang mengalami bencana nuklir untuk kedua kalinya, setelah nestapa yang dialaminya dengan Hiroshima dan Nagasaki tahun 40an.
Pada awal dekade kedua ini juga, entah bagaimana secara berantai ala domino tiba-tiba negara-negara Timur Tengah bergolak. Dimulai dengan perang saudara Sudan, reformasi (demo penggulingan kekuasaan) atas Husni Mubarak, tuntutan demokrasi di beberapa negara Arab, hingga aksi oposisi terhadap pemerintahan Khadafi yang kemudian menarik NATO untuk intervensi. (Risfan Munir, penulis buku Skenario Kreatif)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Bencana yang menimpa reaktor nuklir Jepang bulan lalu, dinyatakan oleh pemerintahnya sudah setingkat dengan Chernobil di Rusia beberapa dekade yang lalu. Siapa sangka Jepang mengalami bencana nuklir untuk kedua kalinya, setelah nestapa yang dialaminya dengan Hiroshima dan Nagasaki tahun 40an.
Pada awal dekade kedua ini juga, entah bagaimana secara berantai ala domino tiba-tiba negara-negara Timur Tengah bergolak. Dimulai dengan perang saudara Sudan, reformasi (demo penggulingan kekuasaan) atas Husni Mubarak, tuntutan demokrasi di beberapa negara Arab, hingga aksi oposisi terhadap pemerintahan Khadafi yang kemudian menarik NATO untuk intervensi. (Risfan Munir, penulis buku Skenario Kreatif)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Subscribe to:
Posts (Atom)